Pengampunan pajak di Indonesia tinjauan undang-undang tax amnesty dan hukum Islam

INDONESIA:

Pajak di Indonesia adalah pendapatan negara yang paling besar, dan mempunyai kontribusi banyak untuk memenuhi keperluan negara dan pemerintah. Negara mempunyai tujuan untuk memperbaiki infrastruktur dan mensejahterakan kehidupan bangsa sebagaimana amanah konstitusi. Banyaknya penjahat pajak, yang tidak taat membayar pajak berakibat pada kurangnya penerimaan negara dari sektor pajak, persoalan ini mempengaruhi proses pembangunan dan kesajahteraan bangsa. Banyaknya wajib pajak yang tidak taat pajak juga berdampak pada tidak tertibnya administrasi perpajakan, yang pada akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan Amnesty pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan beberapa masalah yaitu: Pertama, untuk menjelaskan bagaimana pengaturan pengampunan pajak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 ditinjau dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?, Kedua, untuk menjelaskan bagaimana pengaturan pengampunan pajak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 ditinjau dengan Hukum Islam?. Penelitian ini adalah penelitian normatif, atau disebut dengan penelitian pustaka (library research). Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pengampunan pajak di indonesia memang diperlukan, yang tujuannya untuk memperbaiki administrasi perpajakan, meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi Indonesia. Kemudian berdasarkan klasifikasi mashlahah, pajak dan kebijakan pengampunan pajak di Indonesia termasuk kategori mashlahah dunia. Jika ditinjau dari dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, maka termasuk mashlahah yang bersifat dharȗriyyat. Jika dilihat dari segi kandungan kemaslahatan, maka termasuk kemaslahatan umum (mashlahah ‘ȃmmah). Selanjutnya, jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya mashlahah pajak dan pengampunan pajak merupakan mashlahah al-mutaghayyirah. Pajak dan kebijakan pengampunan pajak di Indonesia jika dilihat dari konsep mashlahah menurut syara’ termasuk kemaslahatan dalam kategori mashlahah mursalah.

ENGLISH:

In Indonesia, tax is the biggest country incomes which has many contributions to fulfill country and government needs. The Country has any goals to improve infrastructure and to save nation life as a constitution mandate. There are many tax criminals, who do not obey in paying tax, it causes on country incomes from tax sector decreases, this problem influences development process and nation safety. Many taxpayers who do not obey to paying tax cause on tax administration which is not ordered, and finally, the government makes tax amnesty policy.

Based on the background of the study, the researcher formulate some problems: First, to explain how tax amnesty management in regulation (Undang-Undang) No. 11 year 2016 reviewed by Indonesian basic law 1945?, second, how tax amnesty management in regulation (Undang-Undang) No. 11 year 2016 reviewed by Islamic law?. This research is normative, and usually called as library research. The approach which is used in this research is statute approach and conceptual approach.

The result of this research shows that tax amnesty policy in Indonesia is necessary, the aims are to improve the tax administration, to increase state incomes from tax sector, to accelerate a development and improve nation safety as a mandate in Indonesia constitution. Then, based on advantage clarifications, tax and tax amnesty policy in Indonesia including world advantage. If it is reviewed from quality aspect and advantage needs, it includes advantage which is urgent (dharȗriyyat). If it is reviewed from advantage inside aspect, it includes general advantages (mashlahah ‘ȃmmah). In addition, if it is reviewed from changing or not, an advantage of tax and tax amnesty policy includes mashlahah al-mutaghayyirah. Tax and tax amnesty policy in Indonesia, if it is reviewed from advantage concept based on sharia, it includes an advantage in a category mashlahah mursalah.