The nationalization of pt. freeport indonesia in the perspective of the act capital investment and concept of ownership of ibn taimiyah

ENGLISH:

The natural wealth of the Indonesia state is very much in the number. But which owned by Indonesia nation is just a little, the others mastered by foreign people such as Freeport Indonesia Company (PTFI). Natural wealth which should be managed for the most of people's prosperity through economic managing based on the family concept; instead it is not run maximally. Indonesia actually embraced the welfare state concept that considers all state services for prosperity of its people, and the welfare state could be seen from the way of country to serve people in some aspects, one of them is economic. Nevertheless the Government's role in implementing that concept seems still questionable. Because they are inability to nationalize PTFI however they can actually. In Islamic law perspective nationalization can be allowed base on owning concept of Ibn Taimiyah.

In this research there are three statement of problems: 1) What are the legal standing and social standing for Indonesia government to nationalize Freeport Indonesia Company? 2) How is the role of Indonesia government to nationalize Freeport Indonesia Company in effort toward welfare state? 3) How is the Islam Perspective concerning of nationalization policy of Freeport Indonesia Company according to Ibn Taimiyah? This kind of research using normative legal research with conceptual approach and statute approach. In the source of the law using secondary sources of law, which consists of primary legal materials, secondary, and tertiary.

The results of this research showed that Indonesia has a lot of legal standings to nationalize PTFI, and the government’s role to achieve the welfare state, they have not been fully signed on the policy ineffective. While according to Ibn Taimiyyah that PTFI should be owned by people or become social property and managed by the state of government.

INDONESIA:

Kekayaan alam negara Indonesia sangatlah banyak jumlahnya. Namun yang dimilik bangsa Indonesia hanyalah sedikit, selebihnya dikuasai oleh warga negara asing seperti PT. Freeport Indonesia (PTFI). Kekayaan alam yang seharusnya diolah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalu konsep pengolahan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, ternyata tidak begitu dijalankan dengan maksimal. Indonesia sebenarnya menganut konsep negara kesejahteraan (Welfare State) yang menganggap semua pelayanan negara adalah untuk kesejahteraan rakyatnya, dan sejahteranya suatu negara dapat dilihat dari cara negara itu melayani rakyatnya dalam beberapa aspek, salah satunya ekonomi. Namun peran pemerintah dalam melaksanakan konsep itu masih patut dipertanyakan. Salah satu sebabnya karena ketidakmampuan menasionalisasi PTFI ini padahal sebenarnya bisa. Dalam tinjauna hukum islam nasionalisasi juga dapat dibenarkan menurut konsep kepemilikan Ibn Taimiyah.

Dalam penelitian ini ada tiga rumusan masalah yaitu: 1) Apa yang menjadi landasan yuridis-sosiologis pemerintah Indonesia untuk melakukan nasionalisasi PT. Freeport Indonesia? 2) Bagaimana peran pemerintah Indonesia untuk melakukan nasionalisasi PT. Freeport Indonesia dalam konsep welfare state (negara kesejahteraan)? 3) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kebijakan nasionalisasi PT. Freeport Indonesia menurut Ibn Taimiyah? Penelitian ini jenisnya yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Dalam penelitian ini sumber hukumnya hanya menggunakan sumber hukum sekunder, dimana terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki beberapa dasar yuridis maupun sosiologis dalam menasionalisasi PTFI, dan dalam perannya untuk mencapai welfare state, pemerintah masih belum maksimal karena kebijaknnya yang kurang efektif. Sedangkan menurut konsep kepemilikan Ibn Taimiyah maka PTFI seharusnya menjadi kepemilikan umum dengan pengelolahan berada di pemerintah atau negara.