Analisis implementasi pembiayaan pertanian berbasis Akad Ijarah dan Murabahah dalam perspektif Fiqh Muamalat dan DSN-MUI: Studi pada UJKS KAN Jabung BMT Al-Hijrah

ABSTRAK

Sektor pertanian memainkan peran sangat strategis dalam pembangunan Kabupaten Malang. Walaupun demikian, sektor pertanian di Kabupaten Malang masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, diantaranya terbatasnya modal usaha. Koperasi yang saat ini memasyarakat dengan pemberdayaan ekonominya, secara teori memiliki potensi besar sebagai pendukung petani di desa. KAN Jabung merupakan salah satu Koperasi yang memberdayakan masyarakat petani di Kabupaten Malang. Melalui Unit Usaha Keuangan Syariah BMT Al-Hijrah, KAN Jabung memberikan pembiayaan syariah kepada para anggota melalui produk Ijarah dan Murabahah. Dalam tesis ini, akan diteliti hal-hal yang berkaitan dengan : (1) Bagaimana KAN Jabung mengaplikasikan pembiayaannya pada sektor pertanian; (2) Bagaimana kesesuaian produk ijarah dan murabahah pertanian di BMT Al-Hijrah KAN Jabung dengan prinsip syariah dan DSN MUI?.

Metode yang digunakan untuk análisis data menggunakan análisis deskriptif yaitu mengidentifikasi dan menganalisis proses pelaksanaan akad pembiayaan pertanian yang diaplikasikan oleh BMT Al-Hijrah melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian tesis ini dapat disimpulkan bahwa produk yang sesuai fiqih muamalat cocok untuk pertanian. Dikarenakan komoditas pertanian yang memiliki masa panen yang variatif membutuhkan skim yang fleksibel. Hal ini dilakukan dikarenakan potensi pasar petani muslim di Kabupaten Malang sangat besar. Dalam prosedur pembiayaan, ada lima tahap yaitu pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemohon, kemudian bagian pembiayaan mengumpulkan beberapa berkas yang telah diajukan Kemudian tim Surveyor melakukan analisa. Setelah diperoleh hasil bahwa pembiayaan tersebut layak, maka disusunlah proposal pembiayaan dan ditentukan jenis akad dan jangka waktu yang sesuai untuk pembiayaannya. Produk pembiayaan syariah dengan akad ijarah dan murabahah di BMT Al-Hijrah secara umum sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI dan prinsip syariah, akan tetapi ada beberapa praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Diantaranya praktik administrasi yang didasarkan pada nominal pembiayaan, sehingga terindikasi riba dan adanya akad wakalah dalam pengadaan pembiayaan. Serta objek akad yang belum sah secara akad utuk ditransaksikan.

ABSTRACT

The agricultural sector plays a strategic role in Malang economic. However, the agricultural sector in Malang faced several problems, such as the availibility of land, technical knowledge, and capital availibility. Cooperatives in indonesia is very popular in economic empowerment on rural community, it has great potential to support farmers. KAN Jabung is one of cooperatives that concern in empowering farmers in Malang since 1998. Throught it islamic funding institution unit called ”BMT Al-Hijrah”, KAN Jabung gives work capital to the farmers in Malang. It has two modes funding contracts, Ijarah and Murabahah. In this study, resercher analyzed and discribed (1) The implementation of agricultural funding by BMT Al-Hijrah by ijara contract and murabaha contract; (2) analize of ijara and murabaha contract by BMT Al-Hijrah according to islamic jurrisprudency (Fiqh Muamalat) and DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia).

The resercher used descriptive analysis method to identify and analyze the ijara and murabaha contract for agriculture sector, We collecting data by observation, interviews, documentation and library studies.

The result of study; (1) the islamic modes of financing is prospective to strengthen the agricultural sector. There two product of financing by BMT Al-Hijrah for agricultural financing, Murabahah and Ijara. There are five stages of aplication procedure: matching the requirements as aplicants, collecting data about financing process, field analysis by surveyors from Tebu Rakyat Units and Sapi Perah Units, creating financing proposal and execution. (2) the financing product of BMT Al-Hijrah generally conform with DSN-MUI and fiqh Muamalat. But there are some practices that do not conform with islamic priciples. Like administrative fee practice is based on loan precentage, wakala contracts, and the object of contract.