Pengelolaan aset tanah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Malang perspektif Ekonomi Islam

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan aset tanah daerah melalui mekanisme ijin pemakaian kekayaan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Malang serta pandangan Ekonomi Islam. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tanah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Pemerintah Daerah Kota Malang dapat dilakukan melalui jalur pengelolaan. Pengelolaan aset tanah daerah pertama inventarisasi, dalam proses inventarisasi menemukan kendala yaitu objek inventarisasi banyak sedangkan tenaga terbatas dan anggaran terbatas. kedua pemanfaatan aset tanah dengan bentuk ijin pemakaian kekayaan daerah untuk membangun rumah, toko, gedung pendidikan maupun untuk bisnis akan tetapi dalam hal tidak dapat dikatakan sewa disebabkan status tanah oleh Pemerintah Daerah Kota Malang merupakan hak kuasa bukan hak milik. Kemudian pengawasan dan pengendalian pemakaian kekeyaan daerah dengan tujuan apabila ada penyalahgunaan aset tentu akan mudah terdeteksi walaupun tidak dapat di akomordir secara keseluruhan. Selain itu, dapat melalui kebijakan dengan penetapan tarif yang tertuang dalam peraturan daerah akan tetapi dalam hal ini belum dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang.

Dalam konteks ekonomi Islam, pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang sejalan dengan konsep ekonomi Islam, walaupun literatur masih bersifat global. Seperti adanya inventariasi aset atau pendaataan aset, pemanfatan aset menggunakan mekanisme sewa walaupun penyebutannya tidak sama dengan yang ada di Kota Malang akan tetapi pada intinya sama. Serta pengawasan dan pengendalian pemakaian kekayaan daerah. Benang merah dengan kontek sekarang yaitu pemanfaatan oleh masyarakat dengan tanpa merubah status aset Negara/Daerah

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the management of local land assets through the mechanism of permitting the use of local wealth in increasing the local revenue of Malang City and the view of Islamic Economics. This research was conducted in Local Government of Malang City. This research uses qualitative method with case study approach model. Data collection technique is done by library research and field research. By using the method of observation, interview and documentation. The data analysis used is interactive data model analysis developed by Miles and Huberman.

The results showed that the management of local land assets to increase local revenue in the Local Government of Malang City can be done through the management channel. The management of land assets of the first area of inventory, in the inventory process finds constraints that are many inventory objects while limited power and limited budget. both utilization of land assets with the form of permit for the use of regional wealth to build houses, shops, educational buildings and for business but in the case of not be said the rent due to the status of land by the Local Government of Malang is the right of power rather than property rights. Then supervision and control of the use of local kekeyaan with the aim if there is misuse of the asset will certainly be easily detected even though can not be in overall akomordir. In addition, it can be through the policy with the determination of tariffs contained in local regulations but in this case has not been done by the Government of Malang.

In the context of Islamic economics, the management carried out by Malang City Government is in line with Islamic economic concept, although the literature is still global. Such as the inventory of assets or asset ownership, utilization of assets using the mechanism of rent although the mention is not the same as in the city of Malang but in essence the same. As well as supervision and control of the use of local wealth. Red thread with the current context is the utilization by the community without changing the status of State / Region assets